Foto: Gitaris Arkarna Matt Hart temui Jokowi. ©2014 Selain Berita
Reporter: Deddy Santosa
Selain Berita - Jadi Presiden, Jokowi Diminta Benahi Birokrasi Lebih Dulu | Joko Widodo (Jokowi) diminta fokus terlebih dahulu untuk membenahi birokrasi di Indonesia jika nanti benar-benar terpilih menjadi presiden. Pasalnya, birokrasi di Indonesia saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih dianggap tak efektif.
"Birokrasi adalah mesin, mesin Pak Jokowi untuk berjalan di pemerintahan. Kalau tidak, pemerintahan yang akan dijalankan Jokowi dapat memiliki hambatan," ujar Pengajar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, saat diskusi "Harapan dan Tantangan bagi Jokowi di Pemerintahan, di TIM, Jakarta, Jumat (8/8).
Yogi mengatakan, salah satu permasalahan birokrasi yang masih tinggi yakni terkait perizinan. Indonesia termasuk negara yang paling rendah menangani masalah perizinan.
"Berbagai macam persoalan perizinan menjadikan investor dari luar negeri tak sedikit pula urung menanamkan modalnya di Indonesia," ujar Yogi.
Yogi memaparkan, permasalahan publik terhadap birokrasi yang lain, yakni soal ketidakpercayaan terhadap lembaga/instansi pemerintahan. Seperti pada lembaga/instansi penegakan hukum.
"Bisa kita lihat banyak komisi-komisi, badan-badan yang dibentuk karena ketidakpercayaan publik terhadap pengawasan. Maka dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya. Ini adalah manifestasi ketidakpercayaan masyarakat di Indonesia," jelas Yogi.
Yogi menambahkan, banyak juga dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak, yang jika dibentuk tentu menggunakan anggaran pemerintah. Untuk itu, kata Yogi, jika Jokowi ingin melakukan perampingan birokrasi, juga diperhatikan sistem pengawasan agar anggaran negara efektif.
"Mengingatkan kepada Jokowi untuk diperbaiki lebih dulu masalah birokrasi. Kan kita mengenal adanya reformasi birokrasi. UU aparatur sipil dan negara, mengatur tentang perilaku birokrasi seperti apa. Kemungkinan (peraturan) itu masih di grey area (abu-abu). Ini apakah menjadi hitam putih di dalam hukumnya nanti," pungkasnya.