Foto: Jokowi bertemu SBY di Bali. ©Rumgapres/Abror Rizki
Reporter: Rendy Saputra
Selain Berita - Pemerintah Jokowi Tak Mau Pakai Anggaran Negara Peninggalan SBY | Baru sebulan berjalan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 direvisi pemerintah Jokowi-JK. Pemerintah sudah mengajukan draft pembahasan APBN Perubahan 2015 ke DPR. Pembahasan perubahan anggaran pun sudah mulai dilakukan di tingkat komisi.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membeberkan alasan pemerintahan Jokowi-JK mempercepat pengajuan anggaran perubahan. Dengan dalih APBN 2015 adalah hasil susunan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maka pemerintahan Jokowi merasa perlu melakukan perubahan.
"Ini pemerintah baru, bagaimanapun pemerintahan baru berhak punya anggaran yang menyesuaikan visi misinya. APBN yang sudah ada (APBN 2015) adalah APBN yang sudah disahkan pemerintahan lalu dan DPR lalu. Itu jawaban yang menjelaskan mengapa ada APBN perubahan," tegas Bambang Brodjonegoro usai menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1).
Dalam sidang kabinet, Presiden Joko Widodo berpesan agar asumsi makro dalam APBN Perubahan 2015 dibuat realistis. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga lifting minyak, nilai tukar, inflasi produksi gas bumi. Namun, menkeu tidak menyebutkan angka realistis yang diinginkan Presiden Jokowi.
"Arahan presiden dalam sidang kabinet tadi adalah terutama terkait asumsi kami diminta mencermati asumsi-asumsi yang lebih realistis. Terkait pertumbuhan, presiden ingin asumsi dibuat serealistis mungkin. Tidak terlalu optimis yang berlebihan tapi juga tidak terlalu pesimis yang berlebihan," ucapnya.
Sebagai penyusun draft APBN Perubahan 2015, pihaknya mengaku sudah menjalin komunikasi dan melakukan pembahasan dengan Kementerian ESDM untuk menentukan asumsi lifting minyak dan lifting gas bumi.
"Kira-kira yang realistis berapa. Karena yang paling dikhawatirkan kalau asumsi harganya terlalu tinggi akan ada penerimaan yang tidak bisa direalisasikan dan ini bisa mengganggu tentunya program atau kegiatan dari pemerintah," jelasnya.