Foto: KPK. ©2014 Selain Berita
Reporter: Hasan Setyabudi
Selain Berita - Hanura Minta Jokowi Tak Perlu Campuri Konflik KPK vs Polri | Politikus Hanura Syarifuddin Sudding berharap agar Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi soal penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Jokowi dinilai tak perlu intervensi, karena kisruh Polri dan KPK murni persoalan hukum.
"Presiden tidak boleh intervensi terhadap penegakan hukum. Tidak ada perlu yang menengahi, tidak perlu ada yang intervensi," kata Sudding di Jakarta, Jumat (23/1).
Anggota Komisi III DPR ini meyakini, KPK dan Polri mampu menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa perlu ada campur tangan dari Presiden.
"Kita percaya kepada kepolisian, kepada KPK untuk selesaikan masalah mereka. Kita ikuti perkembangan karena ini persoalan hukum," harapnya.
Ketua Fraksi Hanura MPR itu juga yakin, penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka, bukan sebuah bentuk sandera terhadap KPK yang telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.
"Tidak ada saling sandera. Kedua-duanya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing," tutupnya.
Sebelumnya, Jokowi sudah memberikan komentarnya soal kisruh KPK dan Polri. Jokowi hanya meminta agar Polri dan KPK menangani kasus hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Saya sampaikan kepada Ketua KPK, Wakapolri, sebagai kepala negara, saya meminta kepada institusi Polri dan KPK, memastikan proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai Peraturan Undang-undang yang ada. Tadi saya meminta sebagai kepala negara, agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing," kata Jokowi.