Foto: Ahok hadiri upacara gabungan dengan TNI dan Polri. ©2015 Selain Berita
Reporter: Rudi Hantanto
Selain Berita - Ahok: Kalau Lurah Kerjanya Baik, Bisa Bawa Pulang Rp 33 Juta | Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menduga ada yang mengadu domba, antara dirinya dengan DPRD DKI Jakarta soal anggaran siluman. Pasalnya, pria yang akrab disapa Ahok itu sempat terkejut dengan jumlah Rp 8,8 triliun dalam R-APBD 2015, yang langsung dicoret dan dikembalikannya ke DPRD DKI.
"Saya bilang DPRD tidak semuanya tidak sejalan dengan pemikiran eksekutif. Pagi ini jelas mereka datang. Kalau ada yang tidak sempat datang, mereka telepon nyatakan mereka dukung. Semua mendukung kebijakan DKI, enggak ada lagi pembelian barang yang aneh-aneh," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/1).
Ahok mengaku dirinya sempat terlibat sedikit kesalahpahaman dengan DPRD DKI, terkait ketidakjelasan total jumlah anggaran RAPBD 2015 tersebut. Hal itu disebabkan karena dirinya merasa sudah membangun sebuah sistem yang akan menguntungkan setiap pamong di DKI Jakarta, apabila mereka bekerja dengan sungguh-sungguh.
Sebaliknya, jika dengan sistem tersebut masih saja ada para pamong daerah yang bekerja tidak maksimal, atau bahkan asal-asalan, maka dirinya dengan tegas mengatakan akan memberikan sanksi yang tidak main-main kepada mereka.
"Jelas dong kita sempat mis komunikasi. Tiba-tiba masukin dana sosialisasi, pembinaan, dan macam-macam, jelas kita enggak mau terima. Kita enggak ada lagi uang-uang begitu, sekarang uang pengawasan teknis saja kita hilangkan, honorarium dihilangkan. Nanti kalau lurah kerja dengan baik, bisa bawa pulang di atas Rp 33 juta, camat di atas Rp 45 juta. Tapi kalau enggak baik kita stafin," kata Ahok.
Ketika ditanya mengenai temuan BPKP soal dana Rp 8,8 triliun di dalam RAPBN 2015 itu, Ahok mengatakan bahwa hal itu merupakan kebiasaan lama para pejabat di pemerintahan. Namun dirinya bersyukur, bahwa saat ini hal tersebut sudah bisa dicegah, dengan keberadaan sistem e-budgeting yang mempermudah pelacakan para mafia di jajarannya yang hendak bermain-main.
"Dulu kan enggak ada e-budgeting, jadi ada oknum bisa masuk-masukin sendiri input-nya gitu. Kita enggak tahu siapa yang main, enggak ada yang mau ngaku. Nah dengan e-budgeting, siapapun yang mengganti angka bisa kecatat, karena password login-nya kecatat," kata Ahok.
"Dari 2014 saya sudah mintakan hal itu untuk diberlakukan, tapi mereka nolak. Pasti ada oknum-oknum di dalam Bappeda dan BPKP yang mau main," katanya menambahkan.