Foto: Anak-anak ISIS. ©2014 Selain Berita/istimewa
Reporter: Rendy Saputra
Selain Berita - Wakil Ketua MPR Sebut ISIS Pengalihan Isu Pilpres | Gerakan kelompok ISIS di Indonesia semakin meresahkan masyarakat dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menilai, gerakan tersebut bisa diredam pemerintah dengan berbagai cara, salah satunya adalah mencabut kewarganegaraan siapapun WNI yang terlibat dalam gerakan kelompok garis keras tersebut.
"Menurut saya tindakan yang paling proporsional adalah jika sudah terbukti (terlibat gerakan ISIS) ya cabut saja kewarganegaraannya jadi WNI, karena pencabutan kewarganegaraan itu kan punya implikasi yang sangat besar, termasuk didalam konteks HAM (Hak Asasi Manusia)," kata Hajriyanto di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).
Hajriyanto mengatakan, apabila WNI terlibat dalam gerakan ISIS kemudian dicabut kewarganegaraannya, hal tersebut akan menyulitkan pergerakan kelompok tersebut di Indonesia. Namun, pencabutan kewarganegaraan tersebut bisa ditarik kembali dengan syarat-syarat tertentu.
"Kalau sudah bukan WNI ya harus dideportasi, dideportasi kemana? Warga negara mana? Bisa saja dia mengajukan permohonan kembali untuk menjadi WNI tetapi kan ada persyaratan tertentu," ucap Hajriyanto.
Di sisi lain, Hajriyanto melihat, munculnya gerakan ISIS bisa saja merupakan upaya pengalihan isu dalam dan luar negeri. Isu yang dimaksud adalah serangan Israel ke Palestina yang dinilai brutal, sedangkan isu di dalam negeri adalah proses penyelesaian sengketa hasil pilpres yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ya bisa saja terjadi kalau memang dalam era informasi, perang informasi membuat hal yamg disinformasi juga sangat besar kemungkinan. Terakhir ini kan penyerangan Israel ke Gaza sedemikian brutalnya memang membutuhkan berita imbangan, itu bisa saja terjadi seperti itu," papar Hajriyanto.
Oleh sebab itu, Hajriyanto mengajak berbagai pihak untuk semakin waspada dan menyikapi setiap persoalan secara proporsional.
"Maka dari itu, kan semua pihak mesti korek dan proporsional menyikapi hal itu, jangan sampai kita terombang ambing oleh permainan informasi pihak luar," tutup Hajriyanto.