Foto: Jokowi sapa siswa siswi pramuka di monas. ©2014 Selain Berita
Reporter: Billy Nurkholis
Selain Berita - Terjebak Anggaran Rapuh, Ini Solusi KAI Untuk Jokowi | Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2015 oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut sangat rapuh. Defisit anggaran cukup besar melebihi angka 2 persen. Selain itu, anggaran subsidi juga sangat besar.
Komisioner Komisi Anggaran Independen (KAI), Sugeng Bahagijo, memberi masukan kepada pemerintahan Jokowi sebagai solusi dari masalah ini. Menurut Sugeng, Jokowi bisa saja menerapkan cara efisiensi seperti dilakukannya selama menjabat sebagai Gubernur DKI.
"Sekarang ini sudah masuk jebakan anggaran dipatok anggaran-anggaran tertentu. (Anggaran) Diperlebar dengan cara yang pertama yaitu efisiensi seperti Jokowi di DKI memangkas anggaran dinas PU. Apakah secara nasional ada pendalaman seperti ini, kita tidak tahu," ucap Sugeng di Jakarta, Sabtu (16/8).
Cara kedua, adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, cara ini diakui akan menemui tantangan dan rintangan cukup berat. Pasalnya, dalam lima tahun terakhir ini saja, pendapatan pajak tidak pernah mencapai target.
"Pajak saja 5 tahun terakhir tidak tercapai malah terjadi perlambatan penerimaan pajak. Kemungkinan hanya satu digit pertumbuhan pajak di bawah 10 persen. Selain itu, presiden terpilih tertekan pertumbuhan ekonomi. 8 bulan penerimaan negara 51 persen," tegasnya.
Jokowi disarankan untuk keluar dari masalah pajak ini dengan memperluas struktur perpajakan. Orang super kaya harus dibedakan besaran pajaknya dengan orang menengah. Selain itu, harus ada badan penerimaan negara yang langsung bertanggung jawab pada presiden.
"Memperluas struktur perpajakan, kaya dan super kaya harus dipisahkan. Penataan lembaga, badan penerimaan negara langsung di bawah presiden. Serta peradilan pajak harus hakim yang baik dan integritas," tutupnya.