Foto: SBY konpers Wikileaks. ©rumgapres/abror rizki
Reporter: Chandra Wicaksana
Selain Berita - SBY Khawatir Muslim di Indonesia Terpengaruh Ajakan Gabung ISIS | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengikuti perkembangan isu-isu terkini di Timur Tengah, termasuk kelompok Islam radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang kini menjadi teror negara-negara di dunia.
"Saudara juga pasti ikuti, setiap malam setiap siang, perkembangan situasi di Irak, Syria, kita ikuti yang disebut dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), yang serukan kepada siapa pun yang beragama Islam di dunia untuk bersatu berperang (Jihad) bersama," ujar SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/8).
Atas seruan ISIS itu, SBY khawatir rakyat Indonesia yang mayoritas muslim dapat terpengaruh oleh ajakan kelompok tersebut. Apalagi, lanjut SBY, rakyat Indonesia memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap konflik di Timur Tengah.
"Kalau ada situasi di Timur Tengah, implikasinya kita rasakan kerena mayoritas masyarakat kita muslim. Kalau Timteng bergejolak banyak sekali kepedulian dari masyarakat kita. Itu yang patut kita perhatikan sekarang ini," ujarnya.
Menurut SBY, padahal permasalahan yang muncul di Timur Tengah tidak melulu terkait agama. Mereka juga pernah berkonflik sesama muslim.
"Tidak semua persoalan yang terjadi di Timur Tengah itu persoalan agama, banyak juga konflik di sana sesama beragama. Kalau menyimpulkan bahwa Islam lawan non Islam, dan Islam melawan Barat itu keliru," ujar SBY.
SBY juga mengatakan tadi pagi Menteri Koordinator Politik Hukum Djoko Suyanto telah bertemu membahas ISIS ini. SBY ingin semua rakyat Indonesia tidak terkena dampaknya atas perkembangan kelompok ISIS ini.
"Menkopolkam telah memimpin sebuah pertemuan untuk mengelola dampak atau implikasi dari perkembangan situasi di Timur Tengah," jelasnya.
Adapun terhadap ajakan ISIS kepada rakyat muslim di Indonesia, kata SBY, harus disaring lebih dulu. Karena, setiap negara memiliki sistem atau konstitusinya sendiri terhadap suatu isu luar negerinya.
"Negara mana pun punya sistem, konstitusi, UUD, kebijakan, sehingga negara harus memiliki sikap atas itu, sehingga tidak mengombang-ambingkan masyarakat kita," pungkasnya.