Foto: DPT Pemilu 2014. ©2013 Selain Berita
Reporter: Irwan Setyabudi
Selain Berita - 'Tetap Pakai DPK dan DPKTb, KPU Akan Jadi Malas' | Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) menjadi polemik dalam sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara terus dituntut bertanggungjawab.
Pakar hukum dan pemerhati Pemilu Said Salahuddin menilai, kesalahan awal KPU terdapat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum akurat. Maka itu, muncul berbagai sistem lain.
"Karena KPU tidak mampu menyusun DPT yang berkualitas implikasinya munculnya daftar pemilih baru yang tidak sesuai peraturan perundangan," kata Said di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (16/8). Kemarin Said menjadi saksi ahli di MK yang didatangkan oleh kubu pemohon Prabowo-Hatta.
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) itu menjelaskan, DPK dan DPKTb merupakan aturan menyimpang yang dilakukan KPU. Sebab, dalam undang-undang hanya dikenal DPT.
Said menambahkan, bila ke depannya KPU tetap mempertahankan DPK dan DPKTb maka bakal terus timbul masalah. Terutama, Pemilu periode berikutnya tidak berkualitas.
"Daftar pemilih yang dikenal UU hanya satu, yaitu DPT, tidak ada daftar pemilih lain. Kalau DPK dan DPKTb dipelihara terus kita tidak akan pernah bisa mendapat pemilu yang berkualitas," ujar Said.
Lebih dari itu, Said menyebut, penyelenggara pemilu tersebut malah akan malas bekerja demi DPT yang baik bila ada konsep DPK dan DPKTb. Apalagi, KPU juga mendapat amanat rakyat.
"KPU akan semakin malas dan manja. Padahal mereka dibayar dan digaji rakyat untuk bekerja lima tahun, ngapain saja kerja dia (KPU)," terangnya.