Foto: Jokowi buka Rakornas Projo. ©2014 Selain Berita
Reporter: Rudi Hantanto
Selain Berita - KontraS Minta Jokowi Pilih Menteri Yang Paham HAM | Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai, Jusuf Kalla yang saat ini kembali terpilih sebagai Wakil Presiden, memiliki andil untuk menuntaskan persoalan-persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Itu menjadi pekerjaan rumah (PR) semasa JK menjadi wapres mendampingi SBY.
"JK (Jusuf Kalla) berkontribusi lima tahun pertama dan mengalami kesalahan dalam lima tahun pertama dan pemerintahan yang baru harus lakukan sejumlah tindakan," kata Haris di Kantor KontraS, Menteng, Jakarta, Minggu (24/8).
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang, diharapkan lebih akomodatif untuk persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Namun, diakui bahwa dalam koalisi, pun dalam tim transisi pemerintahan Jokowi-JK, terdapat sosok-sosok yang tidak membahagiakan bagi kelangsungan penegakan HAM. Sosok tersebut di antaranya adalah Wiranto dan Hendropriyono.
"Jokowi dan JK juga tidak akomodatif karena Wiranto, Hendropriyono. Kenapa anak buahnya (Hendropriyono) membunuh Munir pada 2004 lalu hingga saat ini belum ada kejelasan. Apakah ada pamrih Hendropriyono dan Wiranto?" tanya Haris.
KontraS, lanjut Haris, meminta Jokowi-JK tidak mengangkat siapapun yang memiliki latar belakang pelanggaran HAM untuk duduk dalam kabinetnya mendatang. Selain itu, diharapkan semua sosok yang duduk dalam struktur kabinet Jokowi-JK, paham mengenai pentingnya penegakan HAM.
"Menko Polhukam, Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Pertahanan harus diuji kemampuan dalam bidang HAM dan dilihat dalam persoalan kemanusiaan, keadilan dan konsep hak asasi manusia dan bukan Patrialis Akbar, Amir Syamsuddin," tutur Haris.