Foto: Jokowi di Kantor Transisi. ©20143 Selain Berita
Reporter: Chandra Wicaksana
Selain Berita - Jokowi Diminta Bentuk Tim Penuntasan Kasus HAM di Masa Lalu | Presiden terpilih Joko Widodo diminta untuk dapat menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM ketika resmi menjabat sebagai kepala negara nanti. Selain itu, Jokowi juga harus bisa menjaga persatuan umat agama di negeri ini.
Mantan Komisioner Komnas HAM M Ridha Saleh mengatakan, saat menjabat nanti, Jokowi harus melakukan reformasi secara total terhadap kebijakan yang berpotensi menciptakan pelanggaran HAM.
"Kemungkinan besar kalau tidak diantisipasi ke depan ini akan bermasalah nantinya. Termasuk masalah agama itu potensi konfliknya sangat luar biasa, agraria sangat luar biasa, termasuk pelanggaran HAM masa lalu. Itu yang harus dilakukan," kata Ridha dalam acara diskusi yang digelar oleh Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (9/8).
Ridha meminta kepada Jokowi untuk segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Anggota tim tersebut nantinya harus yang profesional dan tidak memiliki kesalahan masa lalu maupun kepentingan kelompok.
"Untuk itu, makanya Jokowi-JK sekarang ini sudah harus menyiapkan suatu tim khusus yang membicarakan skema penyelesaian konflik berbasis agama, agraria, dan juga pelanggaran HAM. Nah ini menjadi penting sekali bukan hanya membentuk skema tapi juga menyangkut orangnya," jelasnya.
"Orang yang akan menjalani kebijakan ini orang yang bersih dari konflik-konflik masa lalu. Misalkan, pelanggaran HAM masa lalu ya jelas tidak boleh ada orang yang terlibat di dalam tim. Karena kita tahu bahwa di timnya Jokowi juga ada yang terlibat (pelanggaran HAM) di masa lalu," lanjutnya.
Menurut Ridha, masa pemerintahan Jokowi adalah merupakan masa transisi dari orde baru ke era reformasi. Untuk itu dia berharap kepada masyarakat Indonesia untuk terus mengawal dan mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK nantinya.
"Nah saya kira untuk itu Jokowi juga harus kita kawal dan juga harus kita kritisi. Mengkritisi Jokowi juga harus pedas. Kalau Jokowi tidak memperhatikan aspek-aspek seperti ini, saya kira sama dengan rezim sebelumnya," cetus Ridha.
Menurut dia, untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat berat ini Jokowi harus dapat bertindak tegas. Karena menurutnya, para pemimpin Indonesia sebelumnya tidak memiliki ketegasan untuk menyelesaikan masalah pelanggan HAM tersebut.
"Tidak ada yang berat di dunia ini sepanjang dia mau. Kalau Jokowi mau, tidak ada masalah karena pangkatnya ada. Rezim SBY kemarin karena enggak mau, bukan enggak bisa. Soal bisa sih bisa, cuma mau apa tidak," tandasnya.