Foto: Ilustrasi KPK. ©2014 Selain Berita
Reporter: Heru Gustanto
Selain Berita - Anggaran KPK di RAPBN 2015 Dinilai Tak Memadai | Komisioner Komisi Anggaran Independen (KAI), Sugeng Bahagijo menyebut alokasi anggaran untuk KPK dalam RAPBN 2015 sangat kurang. Padahal KPK harus menyelesaikan banyak kasus dengan nilai mencapai Rp 42 triliun.
Menurut Sugeng, ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) presiden selanjutnya. "Alokasi anggaran KPK belum memadai. Penyelesaian penyimpangan anggaran masih administrasi saja. Harusnya selain kerugian negara harus integrasi pidana. Sampai sekarang belum maksimal karena dari 432 temuan nilai Rp 42 triliun yang menjadi beban pemerintah berikutnya," ucap Sugeng di Jakarta, Sabtu (16/8).
Sugeng menyebut hal ini adalah salah satu kekurangan SBY selama jadi presiden. SBY belum bisa memperkuat sinergi KPK dan BPK termasuk aparatur penegak hukum lainnya. Harusnya, anggaran KPK bisa ditambah agar bisa bekerja dengan maksimal.
Bukan itu saja, kata Sugeng, SBY dinilai juga belum berhasil dalam meng-cover warga miskin. Hal ini terbukti masih adanya sekitar 62 juta rakyat miskin yang belum terlindungi kesehatannya. Serta masih ada 90 juta pekerja yang belum terjamin kesehatannya. Ini masih akan menjadi beban pemerintah berikutnya.
"Ke depan juga belum masuk ini karena tidak ada alokasi anggara. Jadi presiden baru nanti harus ada upaya luar biasa. Strategi menurunkan kemiskinan sekarang tidak signifikan. Dalam 10 tahun pemerintahan SBY, ketimpangan miskin dan kaya melebar," tutupnya.